Beda Equity Crowdfunding Dengan Security Crowdfunding

Wewenang Layanan Keuangan (OJK) dengan resmi mengeluarkan produk Penawaran Effect lewat Pelayanan Urun Dana Berbasiskan Technologi atau diketahui dengan Securities Crowdfunding/SCF.

SCF bakal menyiapkan permodalan buat UKM pemasok barang serta layanan Pemerintahan yang kemampuannya lumayan besar. Waktu ini pemasokan electronic Pemerintahan yang menyertakan UKM tertera seputar Rp74 triliun dengan menyertakan seputar 160 ribu UKM.

Merilis situs sah OJK, Jakarta, Senin (8/2/2021), dalam POJK Nomor 57/POJK.04/2020 terkait Penawaran Effect Lewat Pelayanan Urun Dana Berbasiskan Technologi Data (Equity Crowdfunding) dijelaskan kalau kebijakan ini berikan keluasaan buat UKM buat ikut serta dalam memakai industri Pasar Modal, ialah dengan memperlebar Effect yang dijajakan kecuali mempunyai sifat ekuitas (saham) dapat juga Effect mempunyai sifat hutang serta atau Sukuk.

Kecuali ada Securities Crowdfunding (SCF), terlebih dulu ada Equity Crowdfunding. Equity crowdfunding ada selaku satu diantara instrumen opsi buat membawa penduduk Indonesia turut peranan dalam memajukan perkembangan ekonomi di Indonesia.

Diluar itu, Equity Crowdfunding pun memperlebar syarat-syarat Penerbit (issuer), yang awal mulanya yaitu tubuh hukum bersifat PT saat ini bisa mempunyai badan hukum, seperti koperasi. Ataupun yang tak mempunyai badan hukum, seperti Firma, Persekutuan Perdata atau Persekutuan Komanditer.

Crowdfunding sendiri yaitu tehnik permodalan buat project atau unit upaya yang menyertakan penduduk secara luas. Prinsip crowdfunding pertamanya kali dicetuskan di Amerika Serikat di tahun 2003 dengan diluncurkannya suatu situs yang memiliki nama Artistshare. Di website itu, banyak musikus usaha cari dana dari banyak pengagumnya agar dapat menghasilkan suatu kreasi.

Perihal ini menginisiasi timbulnya beberapa situs crowdfunding yang lain seperti kickstarter yang berkiprah di permodalan industri inovatif di tahun 2009 serta Gofundme yang mengatur permodalan beberapa acara serta usaha di tahun 2010.

Selang 2 tahun seusai memberlakukan peraturan P2P lending, OJK mengetuk POJK No.37/POJK.04/2018 terkait Pelayanan Urun Dana Lewat Penawaran Saham Berbasiskan Technologi Data (Equity Crowdfunding). Equity crowdfunding termasuk anyar di Indonesia, sampai waktu ini anyar ada 3 perusahaan pengelola equity crowdfunding yang udah memiliki izin di OJK.

Di Indonesia, crowdfunding belum sangat tenar, akan tetapi mempunyai potensi yang begitu besar untuk jadi instrumen pemungutan dana investasi. Pemakaianya relatif ringan dan udah berbasiskan dunia maya maka bisa dicapai tiap-tiap orang.

Pada prinsipnya equity crowdfunding hampir mirip dengan investasi pasar modal, ada Penerbit, Pengelola Pelayanan Urun Dana, serta Pemodal. Bedanya, di equity crowdfunding penawaran saham dikerjakan oleh penerbit buat menjajakan saham dengan cara langsung pada pemodal lewat struktur electronic lewat cara online, lalu yang dikasihkan kucuran dana atau setelah itu dikatakan Penerbit yaitu tubuh hukum Indonesia bersifat Perseroan Terbatas pada jumlah modal diserahkan tak lebih dari pada Rp30 Miliar.

Penerbit tidak juga diizinkan adalah perusahaan dengan syarat-syarat berikut ini: diatur baik langsung ataupun tak langsung oleh satu grup upaya atau konglomerasi, perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka, serta punya kekayaan lebih dari pada 10 miliar rupiah (tak tergolong tanah serta bangunan).

Dalam prakteknya, ada tiga eksekutor inti, salah satunya: Pertama, Penerbit adalah tubuh hukum Indonesia bersifat perseroan terbatas yang menjajakan saham lewat pengelola. Ke-2 , Pengelola Pelayanan Urun Dana yang setelah itu dikatakan Pengelola yaitu tubuh hukum Indonesia yang menyiapkan, mengatur, serta menjalankan Pelayanan Urun Dana. Ke-3 , Pemodal yaitu faksi yang melaksanakan pembelian saham Penerbit lewat Pengelola.

Penawaran saham tiap-tiap penerbit lewat pelayanan urun dana ini dikerjakan lewat pengelola yang udah mendapatkan ijin dari OJK serta penawaran saham dikerjakan dalam jangka periode sangat lama 12 bulan dengan keseluruhan dana yang dikumpulkan lewat penawaran saham sangat banyak Rp10 Miliar.

Diluar itu, berdasar pada POJK Nomor 37/POJK.04/2018, tiap-tiap pemodal dengan pemasukan s/d Rp500 Juta pertahun, jadi batasan maksimum investasi pemodal itu yaitu 5% dari jumlahnya penerimaan pertahun. Tiap-tiap pemodal dengan pemasukan lebih dari pada Rp500 Juta pertahun, jadi batasan maksimum investasi pemodal itu yaitu 10% dari jumlahnya penerimaan pertahun.

Peraturan ini dieksepsikan buat pemodal sebagai tubuh hukum serta miliki pengalaman menanam investasi di Pasar Modal yang dipastikan dengan pemilikan rekening Effect sekurangnya 2 (dua) tahun sebelumnya waktu penawaran saham.

Lihat kemungkinan yang lumayan besar ini, begitu disayang kalau perkembangan crowdfunding masih lumayan pelan disebabkan keterikatan kepada perbankan selaku industri keuangan formal masih digemari oleh penduduk Indonesia dibanding dengan basis crowdfunding.

Perihal itu bisa disaksikan sewaktu penduduk butuh modal buat buka upaya atau mendadak punya inspirasi inovatif buat mulai upaya, mereka bakal ajukan utang modal berbentuk credit atau pendanaan pada bagian perbankan.

Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK,Wimboh Santoso kemunculan SCF berikan opsi sumber permodalan yang cepat, ringan, serta murah buat golongan angkatan muda serta UKM yang masih belum bankable buat meningkatkan upayanya, terutama UKM partner pemerintahan.

Setelah itu dengan bersinergi dengan Pemerintahan, SCF bakal menyiapkan permodalan buat UKM pemasok barang serta layanan pemerintahan yang kemampuannya lumayan besar.